SULUT.SIBERINDO.CO – Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) membutuhkan kebijakan yang lebih terarah, dukungan kelembagaan, serta peningkatan kualitas dosen. Berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan PAI di PTU perlu dirumuskan menjadi agenda pembenahan yang sistematis dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag, Ali Ramdhani dalam Simposium Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Ia berharap simposium tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rumusan kebijakan yang dapat menjadi acuan pengembangan PAI di lingkungan perguruan tinggi umum.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan sebuah blueprint atau peta jalan,” ujar Ali Ramdhani dalam paparannya di Denpasar, Bali, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, penyusunan peta jalan diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan PAI di PTU. Persoalan tersebut mencakup aspek kebijakan, regulasi, kurikulum, tata kelola kelembagaan, hingga ketersediaan dan kompetensi dosen.
Ia menyoroti posisi mata kuliah PAI yang selama ini belum mendapatkan perhatian sebagaimana mata kuliah lainnya di sejumlah perguruan tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi melalui penguatan kebijakan dan komitmen perguruan tinggi.
Prof. Ali menilai, penguatan PAI tidak cukup dilakukan melalui pembenahan materi pembelajaran. Perguruan tinggi juga perlu memperhatikan kualitas pengajaran, penguasaan materi, metodologi, serta kemampuan dosen dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara relevan dengan kehidupan mahasiswa.
Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan kompetensi dosen PAI, termasuk penguatan kemampuan literasi keagamaan dan baca Al-Qur’an. Menurutnya, peningkatan kualitas tenaga pendidik harus menjadi bagian dari agenda pembenahan yang terintegrasi.
Selain aspek sumber daya manusia, Ali Ramdhani menyoroti perlunya membangun ekosistem kampus yang mendukung kehidupan keagamaan mahasiswa. Penguatan moderasi beragama dan pelibatan organisasi serta komunitas mahasiswa menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang religius, inklusif, dan terbuka terhadap keberagaman.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan program dan kegiatan keagamaan perlu diikuti dengan penguatan ekosistem yang mampu menghubungkan nilai-nilai agama dengan kehidupan akademik dan sosial mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya berlangsung melalui perkuliahan, tetapi juga tumbuh dalam budaya dan praktik kehidupan kampus.
Lebih lanjut, Prof. Ali menyampaikan bahwa simposium menjadi ruang penting untuk menghimpun pemikiran akademisi dan praktisi PAI dari berbagai perguruan tinggi. Gagasan yang disampaikan peserta, termasuk hasil kajian dan artikel ilmiah, diharapkan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Ia menyebutkan bahwa karya-karya akademik yang dihimpun dalam forum tersebut memiliki potensi untuk memberikan perspektif baru dalam merumuskan arah pengembangan PAI di PTU.
“Ini sebuah karya orisinal yang tentunya menjadi masukan bagi kami, yang kemudian secara kebijakan akan kami ambil,” tegasnya.
Ia berharap hasil simposium dapat ditindaklanjuti melalui kerja bersama dan pembentukan tim yang bertugas merumuskan gagasan serta rekomendasi pengembangan PAI. Tim tersebut diharapkan mampu mengolah berbagai masukan menjadi agenda perubahan yang dapat diterapkan secara konkret.
Menurut Prof. Ali, penguatan PAI di PTU memerlukan kesinambungan antara rumusan kebijakan, dukungan anggaran, peningkatan kapasitas dosen, dan pembenahan tata kelola. Karena itu, peta jalan yang dihasilkan perlu memuat persoalan prioritas sekaligus langkah strategis untuk mengatasinya.(***)
